Pancasila ssebagai Pradigma

PANCASILA SEBAGAI PRADIGMA

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistemnilai

acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagai

sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka

arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’. Yang menyandangnya itu di antaranya: (1)

pengembangan ilmu pengetahuan, (2) pengembangan hukum, (3) supremasi hukum

dalam perspektif pengembangan HAM, (4) pengembangan sosial politik, (5)

pengembangan ekonomi, (6) pengembangan kebudayaan bangsa, (7) pembangunan

pertahanan, dan (8) sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak

memahami asal mula Pancasila.

Kedelapannya itu, dalam makalah ini, dijadikan pokok bahasan. Namun

demikian agar sistematikanya menjadi relatif lebih tepat, pembahasannya dimulai

oleh ‘paradigma yang terakhir’ (8), baru kemudian secara berurut dilanjut oleh (1)

s.d. (7).

------------------------

· Makalah-perbaikan dari makalah yang pernah disajikan pada kegiatan “Deseminasi MKPK Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewarga-negaraan” bagi para Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan

Kewarganegaraan di lingkungan Unpad tanggal 24 Nopember 2000 di Kampus Unpad (Dipati Ukur).

** Dosen pada FISIP UNPAD serta Alumnus Pelatihan (TOT) Pendidikan Pancasila (Dikti Depdiknas, 2000)

dan Alumnus Pelatihan (Internship) Filsafat Pancasila (Dikti-UGM Depdikbud, 1998).

1

Sumber materi makalah ini sebagian terbesarnya merupakan saripati materi

pada makalah-makalah para pembicara (lihat Daftar Pustaka), yang dilengkapi

dengan pengetahuan penulis selama ini—baik yang diperoleh dari kegiatan diskusi

Pelatihan (TOT) maupun sumber-sumber pustaka lainnya.

B. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak

Memahami Asal Mula Pancasila

Asal mula Pancasila secara materil merupakan bagian tak terpisahkan

dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu berupa nilai-nilai yang terkandung

di dalam Pancasila; secara formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah

pergerakan nasional yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan, yaitu berupa

proses perumusan dan pengesahannya sebagai dasar filsafat NKRI.

Secara materil, nilai-nilai Pancasila bermula dari tradisi hidup-berdampingan

(antar-yang-berbeda agama), toleransi umat beragama, persamaan haluan politik yang

anti-penjajahan untuk mencita-citakan kemerdekaan, gerakan nasionalisme, dan

sebagainya. Yang kesemuanya telah hidup dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, dan

agama-agama bangsa Indonesia.

Secara formal, perumusan Pancasila disiapkan oleh BPUPKI (29 Mei s.d. 1

Juni 1945) dan disahkan oleh PPKI (18 Agustus 1945).

2

Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara dibedakan kedalam: (1)

causa materialis, yaitu berasal dari dan terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa

Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, (2) causa formalis dan finalis, yaitu

terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekitar proklamasi kemerdekaan,

(3) causa efisien, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah

proklamasi kemerdekaan.

C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan memasuki kawasan filsafat ilmu, ilmu pengetahuan yang diletakkan

di atas Pancasila sebagai paradigmanya perlu difahami dasar dan arah penerapannya,

yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.

Pada ontologisnya berarti hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas

manusia Indonesia yang tidak mengenal titik-henti dalam upayanya untuk mencari

dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensinya sebagai

masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Sebagai masyarakat berarti

mewujud dalam academic community; sebagai proses berarti mewujud dalam

scientific activity; sebagai produk berarti mewujud dalam scientific product beserta

aplikasinya.

Pada epistemologisnya berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang

terkandungnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dasar dan arah berpikir) dalam

3

mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Pada aksiologisnya berarti bahwa dengan menggunakan epistemologi

tersebut, kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif

tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung atau

mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila.

Atas dasar itu, perguruan tinggi harus mewujud secara kultural dan struktural

dalam tradisi akademis/ilmiah. Kultural dalam arti sivitas akademikanya memiliki

sikap akademis yang selalu berusaha sebagai ‘pemusafir’ ilmu pengetahuan yang

tanpa batas. Struktural dalam arti dunia perguruan tinggi harus dipupuk secara

demokratis dan terbuka melalui wacana akademis—harus melepaskan diri sebagai

‘jawatan’—agar kreativitas dan daya inovasi dapat berkembang, sehingga tugas

tridharma perguruan tinggi dapat berjalan dan berhasil secara optimal.

D. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hukum

Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi,

yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi,

yaitu: (1) adanya perlindungan terhadap HAM, (2) adanya susunan ketatanegaraan

negara yang mendasar, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas

ketatanegaraan yang juga mendasar.

4

Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila,

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan

bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi

positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh

negara); segi negatifnya, Pembukaan dapat diubah oleh MPR—sesuai dengan

ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Hukum tertulis seperti UUD—termasuk perubahannya—, demikian juga UU

dan peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (silasila

Pancasila dasar negara).

Dalam kaitannya dengan ‘Pancasila sebagai paradigma pengembangan

hukum’, hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang akan dibentuk

tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila: (1) Ketuhanan Yang Maha

Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus

merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam

Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum

responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujuan aspirasi rakyat).

5

E. Supremasi Hukum dalam Perspektif Pengembangan HAM

Dalam negara hukum, supremasi hukum pun harus menjamin bahwa HAM

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum; HAM harus sebagai ciri negara hukum.

Secara objektif, HAM merupakan kewenangan-kewenangan pokok yang

melekat pada manusia (atau melekat pada kodrat manusia), yang harus diakui dan

dihormati oleh masyarakat dan negara. HAM itu universal, tidak tersekat oleh suku,

bangsa, dan agama; tetapi tatkala HAM dirumuskan dalam UUD (konstitusi), ia

menjadi berbeda-beda menurut ideologi, menurut kultur negara masing-masing.

Begitu juga di Indonesia, HAM Indonesia adalah HAM yang berlandaskan

pada Ideologi Pancasila. Ini berarti bahwa HAM di Indonesia (sila Kedua) harus

yang berlandaskan pada dan bertanggungjawab kepada Tuhan (sila Pertama), harus

yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara (sila Ketiga), harus yang

diakui/disepakati dan dihormati oleh masyarakat/rakyat (sila Keempat), dan harus

yang diimbangi oleh kewajiban-kewajiban sosial(sila Kelima).

F. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Politik

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa

Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin

diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk

implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

6

· Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya,

agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;

· Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan

keputusan;

· Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan

konsep mempertahankan persatuan;

· Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang

adil dan beradab;

· Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan

kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu

direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang

mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan),

masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai

sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

~ nilai toleransi;

~ nilai transparansi hukum dan kelembagaan;

~ nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata);

~ bermoral berdasarkan konsensus (Fukuyama dalam Astrid: 2000:3).

7

G. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada

Sila Keempat Pancasila; sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada

pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian subjudul ini menunjuk

pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi

atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesarbesar

kemakmuran/kesejahteraan rakyat—yang harus mampu mewujudkan

perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak

lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi

besar/konglomerat). Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan

kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup

koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan

ekonomi nasional. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah

koperasi.

Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program

kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih

mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan

demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam

8

berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam

Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperanan

memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau

meningkatkan kepastian hukum.

H. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kebudayaan

Bangsa

Paradigma-baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma

pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu

diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat,

di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu

secara berimbang (Sila Kedua). Hak budaya komuniti dapat sebagai

perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu.

Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang

mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi

sukubangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan

pembangunan regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan

menjamin keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan

kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila Ketiga).

9

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi

kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama,

bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah: (1) Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun

sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang

tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Sila Kedua,

merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia

tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;

(3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad

masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu

bangsa yang berdaulat; (4) Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas

persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan

kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan

nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan; (5) Sila Kelima,

betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan

semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

I. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pertahanan

Paradigma-baru TNI dalam rangka menjadikan Pancasila (sila-sila Pancasila)

10

sebagai paradigma pembangunan pertahanan adalah berupa: (1) Tindakan TNI

senantiasa: (a) melaksanakan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan

fungsional, (b) atas kesepakatan bangsa, (c) bersama-sama komponen strategis

bangsa lainnya, (d) sebagai bagian dari sistem nasional, (e) melalui pengaturan

konstitusional; dan (2) pada hakikatnya merupakan pemberdayaan bangsa.

Esensi implementasi paradigma-baru itu—secara internal TNI—berupa:

(1) tanggalkan kegiatan sosial politik, (2) bertugas pokok pada pertahanan negara

terhadap ancaman dari luar negeri, (3) keamanan dalam negeri merupakan fungsi

Polri, (4) melakukan penguatan dan penajaman pada konsistensi doktrin gabungan

(keseimbangan AD-AL-AU).

Paradigma-lama TNI (ABRI) berupa: (1) pendekatan keamanan pada

masalah kebangsaan, (2) posisi ABRI dekat dengan pusat kekuasaan, (3) ABRI

sebagai penjuru bagi penyelesaian segenap masalah kebangsaan, (4) ABRI dapat

ambil inisiatif bagi penyelesaian masalah kebangsaan, (5) ABRI berperan dalam

sistem politik nasional, (6) bermitra tetap dalam politik: dukung mayoritas tunggal

(ABG).

J. Implikasi Paradigma Pancasila pada Pemahaman UUD 1945

Karena Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup (PH), dasar negara

(DN), dan tujuan negara (TN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia harus

dijadikan sistem nilai acuan (paradigma) dalam memahami UUD 1945.

11

Selanjutnya, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar (yang tertulis) bagi segala

norma moral bangsa (NM), norma hukum nasional (NH), dan norma

politik/kebijakan pembangunan (NK), ia harus dijadikan landasan bagi pembangunan

moral bangsa, hukum nasional, dan kebijakan pembangunan nasional di segala

bidang. Sehingga, pembangunan moral, hukum, dan kebijakan pembangunan di

Indonesia harus dalam kerangka merealisasikan, selalu berada di jalur, dan selalu

mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila.

Implikasinya pada pemahaman UUD 1945 dapat dijelaskan bahwa setiap

pemaknaan, penafsiran-kembali, atau perubahan UUD 1945 harus ditempatkan dalam

kerangka memahami, merealisasikan, menjabarkan, menegakan, dan mengacu pada

nilai-nilai yang terkandung dalam kesatuan sila Pancasila.

K. Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi dan Era

Global

Di era reformasi dan era global ini kita menyaksikan seakan-akan Pancasila

begitu ‘hilang dari peredaran’, padahal ia sesungguhnya merupakan ideologi

bangsa/negara Indonesia yang terwujudkan sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia, dasar negara kesatuan Republik Indonesia, dan tujuan negara/bangsa

Indonesia.

12

‘Kehilangan’ ini tampak pada adanya dua fenomena, sebagai contoh, berikut:

1. Dalam berpraktek politik kenegaraan, yang menonjol kini adalah aktualisasi

ideologi-ideologi-aliran/ideologi-ideologi-partisan yang ditunjukan oleh pribadipribadi,

partai-partai politik, ormas-ormas, daerah-daerah, dan lain sebagainya.

Mereka cenderung mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau

daerah daripada kepentingan bangsa dan negara untuk bersama-sama mengatasi

krisis bangsa yang multidimensional.

2. Dalam berpraktek ekonomi nasional, yang menonjol kini adalah aktualisasi jualbeli

uang, lobi bisnis politik-uang, perebutan jabatan publik ekonomis, dan lain

sebagainya yang ditunjukan oleh para konglomerat, para pialang saham (baik

pemain domestik maupun internasional), para politisi/partisan partai politik, atau

yang lainnya yang seringkali mengabaikan kepentingan yang lebih luas, lebih

besar, dan lebih jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Fenomena seperti itu, kemudian mengundang kita untuk berpikir: Bagaimana

mengatasinya? Secara ideologis, jawabannya adalah dengan cara reinterpretasi dan

reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Agar reinterpretasi dan reaktualisasi Pancasila itu

tepat—yang pada akhirnya akan dapat memahami UUD 1945 secara benar—,

diperlukan pemahaman Pancasila:

1. Yang dilatarbelakangi oleh pengetahuan empiris dan objektif dari sejarah nilainilai

budaya bangsa Indonesia sejak budaya suku-suku asli sampai dengan saatsaat

menjelang tanggal 18 Agustus 1945 ketika Pancasila disahkan oleh PPKI.

13

2. Ini diperlukan untuk lebih meyakini bahwa Pancasila itu milik bangsa Indonesia

sejak dahulu kala; yang lahir dan berkembang di dalam sejarah manusia dan

bangsa Indonesia.

3. Yang diyakini bahwa ideologi Pancasila itu berguna dalam menjawab dan

mengatasi permasalahan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang, yaitu

terutama permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan: (1) yang

tidak terjawab oleh masing-masing agama di Indonesia, (2) yang tidak

terjangkau oleh masing-masing

budaya-lokal, oleh ideologi-ideologi partisan di Indonesia, atau oleh ideologiideologi

global di dunia, (3) yang tidak terakomodasi oleh ilmu pengetahuan dan

teknologi, (4) yang tidak terpikirkan oleh ilmuwan/pemimpin/ tokoh bangsa di

Indonesia, dan (5) yang belum teralami oleh hidup manusia/masyarakat

Indonesia.

4. Yang sedang ditantang oleh globalisasi ilmu pengetahuan dan informasi,

liberalisasi ekonomi/perdagangan, globalisasi politik dan hukum/HAM yang

liberal (west-vision), standardisasi kualitas lingkungan hidup (yang ramah

lingkungan) global, dan seterusnya.

Tegasnya, kini tidak bisa lagi memahami Pancasila dan UUD 1945 secara

mengabaikan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, berpikir dan bersikap eksklusif

seakan-akan pihak dirinya yang paling benar, dan menutup diri dari pengaruh

glob